AGENDA
Masyarakat Kotim akan Bentuk Asosiasi Petani Sawit
SAHBAN-SAMPITKOTAMENTAYA.BLOGSPOT.COM, SAMPIT - Masyarakat Kabupaten Kotawaringin
Timur (Kotim), Kalimantan Tengah dalam waktu dekat akan membentuk
asosiasi petani kelapa sawit rakyat.
"Rencana pembentukan
asosiasi tersebut disampaikan masyarakat kepada DPRD Kotim dan sekarang
masih dalam tahap persiapan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, Ary
Dewar di Sampit, Selasa (7/2/2012).
Pembentukan Asosiasi tersebut
untuk melindungi petani kelapa sawit jika sewaktu-waktu pihak
perusahaan tidak mau lagi membeli hasil panen mereka, sebab saat ini
sudah ada gejala yang mengarah kesana.
Selain sebagai tempat
berlindung para petani, asosiasi tersebut nantinya juga sebagai wadah
berkumpul para petani kelapa sawit Kotim.
Tujuan dari dibentuknya
asosiasi tersebut juga agar perusahaan perkebunan kelapa sawit tidak
semena-mena terhadap hasil panen petani yang tidak tergabung dalam
plasma.
Menurut Ary, hingga saat ini sedikitnya sudah 100 petani
kelapa sawit dari dua kecamatan yang menyatakan kesiapannya untuk
bergabung.
Masyarakat tersebut berasal dari Kecamatan Parenggean
dan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotim dengan luasan kebun mencapai 10.000
hektare lebih.
"Kedepannya seluruh petani kelapa sawit yang ada
di Kotim akan diimbau untuk bergabung dalam asosiasi tersebut dan
diperkirakan luasannya akan mencapai 30.000 hektare lebih jika seluruh
petani kelapa sawit tersebut bergabung," katanya.
Rencana jangka
panjangnya asosiasi petani kelapa sawit rakyat Kotim juga akan membangun
pabrik pengolahan minyak mentah kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO).
Pembentukan
asosiasi petani kelapa sawit rakyat juga untuk membantah terbitnya
surat edaran Bupati Kotim yang isinya pihak perusahaan diminta untuk
tidak membeli hasil panen kelapa sawit petani diluar anggota plasma
karena asal usulnya tidak jelas.
Surat edaran Bupati Kotim
tersebut sangat tidak berpihak kepada rakyat, sebab tidak semua
masyarakat Kotim mendapatkan kebun plasma atau kebun kemitraan dari
perusahaan perkebunan kelapa sawit.
Gizi Buruk Hantaui Masyarakat Kotim
SAMPIT
- Gizi buruk yang sering terjadi pada anak usia balita bakal
mengahantaui masyarakat Kotim, khususnya pada masyarakat yang memilikmi
ekonomi lemah. Di tahun 2011 lalu penderita gizi buruk yang terdaftar
di Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 10 penderita
dan di tahun ini bertambah lagi satu orang sehingga menjadi 11 orang .
Kepala
Dinas Keseahatan Kabupaten Kotawaringin Timur Dr Yuendri Irawanto,
Kamis (26/1) mengatakan “pasien sudah kami tangani semua ‘’memang gizi
buruk ini agak susah kami mendeteksinya ‘’tidak semudah dulu pada saat
posyandu aktif.
Deteksi
ini bisa di lakukan sedini mungkin melalui pertimbangan –pertimbangan
yang ada di posyandu’’namun respon masyarakat terhadap posyandu ini
kurang ‘’.
“sehingga
kami menjumpai pasien gizi buruk itu dalam kondisi sakit ‘’bahkan
parah “ sudah sakit baru kita deteksi gizi buruk ujar Yuendri
Oleh
sebab itu, diharapkannya antisipasi masyarakat sedini mungkin untuk
memberantas gizi buruk ini, selain itu masyarakat juga harus merespon
keberadaan posyandu ini dengan baik sehinggga memudahkan Dinas
Kesehatan Kotim mendeteksi keberadaan gizi buruk ini .
Seperti
yang di ketahui gizi buruk ini ada dua jenis ‘’hiydrosifalus dan
mosit penyakit ini memang cukup mengkhawatir kan juga .dari data yang
ada penderita ini tampak nya menyebar di beberapa kecamatan bukan hanya
pada satu wilayah kecamatan saja melain kan di beberapa kecamatan di
kotim adapun paktor penyeb utama ialah kekuranagan gizi pada saat ibu
mengadung dan setelah melahirkan anak tersebut tidak di beri makanan
yang mengadung vitamin dan makanan yang bergizi itu lah salah satu
penyebab nya.
‘’sSbenar
ini pun tidak mutlat terjadi pada orang miskin saja memang kebanyakan
orang iskin namun tidak menutup kemungkinan pada orang yang di anggap
mampu pun bisa terjadi misalnya “ada juga orang yang di bilang mampu
namun karena kesibukan orang tersebut tidak memperhatikan anak nya baik
itu makanaan dan lain nya sehingga tidak menutup kemungkinan ini bisa
terjadi juga tutur Yuendri .
Saat
ini penangan yang kami lakukan ialah penggratisan biaya rawat di
rumah sakit Murjani Sampit untuk penderita gizi buruk, ucap nya.
Selain itu pihaknya juga memberi perawatan pendampingan dan kepada
keluraga yang menunggupun diberikan uang makan sebesar Rp 50.000perhari
“dan setelah dikeluarkan dari rumah sakit kami akan terus lakukan
pemantauan kepada pasien “apalagi anak yang gizi buruk ini juga
mengalami penyakit TBC, tandas Yuendri (my/ sampitonline.com)
Kelompok Tani Jaya Rapen Terima 79 Ekor Sapi
Kelompok Tani Jaya Dusun Rapen, Kelurahan Lana RT 18 Muara Teweh, Barito
Utara (Barut), Kalimantan Tengah, mendapat bantuan 79 ekor sapi.
Kepala
Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Barito Utara, H Iwan Fikri
Kamis (8/3/2012), mengatakan ternak sapi diserahkan langsung oleh Bupati
Barut H Ahmad Yuliansyah.
Bantuan tersebut, jelas H Iwan Fikri, untuk meningkatkan kesejehteraan dan pengembangan serta memperkuat sumber pembibitan.
Menurut mantan Kepala Dinas Kehutanan Barut ini, kondisi wilayah Barut, cocok untuk pengembangan hewan kambing, domba dan bebek.
BBM Subsidi di Sampit Langka
Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis bensin premium dan solar
di Sampit, mulai langka dalam beberapa hari terakhir. "Untuk mendapatkan
BBM subsidi bensin premium dan solar harus mengantre berjam-jam di
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)," kata seorang supir truk, Wo
Kumis di Sampit, Sabtu (4/2/2012).
Antrean kendaraan roda dua dan
empat terjadi di seluruh SPBU. Kondisi itu diperparah dengan banyaknya
kendaraan pelansir BBM subsidi sehingga kendaraan angkutan tidak
terlayani.
Pihak pengelola SPBU terlihat cenderung memberi
pelayanan pada pelansir karena mereka diduga memberi sejumlah uang
kepada pengelola dan petugas pengisian.
Untuk mengatur antrean,
pengelola SPBU mengerahkan sejumlah preman dan bila ingin mendapat
prioritas maka supir harus membayar sebesar Rp 50 ribu per kendaraan
roda empat.
Selain harus membayar uang sebesar Rp 50 ribu kepada
preman setiap kendaraan yang mengantre di sekitar SPBU juga dikenakan
biaya parkir sebesar Rp 10 ribu-Rp 15 ribu perkendaraan.
Menurut
Wo Kumis, praktek pungutan liar yang dilakukan preman sewaan pengelolaan
SPBU dikeluhkan para supir truk, sebab pengeluaran pembelian BBM
sunsidi semakin mahal.
Kendaraan yang masuk SPBU untuk melakukan
pengisian tidak lagi berdasarkan nomor urut antrean kendaraan, namun
bagi supir yang mau membayar maka akan mendapat pelayanan prioritas.
"Setiap
SPBU rata-rata menggunakan jasa preman untuk mengatur antrean
kendaraan. Anehnya meski sudah rahasia umum, kondisi tersebut tidak
pernah dilakukan penertiban oleh aparat kepolisian," katanya.
Kepala
Depo Pertamina Sampit Selamet mengatakan, pendistribusian atau jatah
BBM subsidi jenis premium dan solar ke sejumlah SPBU di Kotim terjadi
pengurangan.
Hal ini dilakukan karena pasokan BBM subsidi dari
Pertamina wilayah Banjar Baru, Kalimantan Selatan (Kalsel) mengalami
kendala akibat cuaca buruk dan gelombang di perairan laut Jawa tinggi.
Akibat
keterlambatan pasokan BBM subsidi dari Pertamina wilayah Banjar Baru,
Kalsel tersebut stok BBM subsidi di Depo Pertamina Sampit menipis.
"Pengaturan
tersebut kami lakukan agar pendistribusian BBM subsidi merata karena
Depo Pertamina Sampit saat ini melayani tiga wilayah, yakni Kabupaten
Kotim, Seruyan dan Kabupaten Katingan," katanya.
Dia juga
memastikan BBM subsidi untuk jenis premium dan solar tidak akan langka
sebab pasokan akan tiba dan dibongkar pada Sabtu (4/2) dan Minggu (5/2).
Pendistribusian BBM subsidi ke Kabupaten Kotim, Seruyan dan
Kabupaten Katingan dalam satu hari sebanyak 7.950-8.000 kilo liter
premiun, 5.895-6.000 kilo liter solar dan 3.400 kilo liter minyak tanah.
Jalur Sampit-Samuda Terputus
Ruas jalan yang menghubungkan Sampit dengan Samuda, Kecamatan Mentaya
Hilir Selatan, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng)
kini terputus.
"Putusnya ruas jalan Sampit-Pelabuhan
Bagendang-Samuda terjadi tiga hari terakhir akibat guyuran hujan deras,"
kata salah seorang sopir truk, Suwasto, di Sampit, Sabtu (3/3).
Sebagian
besar badan jalan hanya berupa timbunan tanah karena rusak. Sehingga
ketika diguyur hujan dan dilalui kendaraan bermuatan berat, kerusakan
jalan semakin parah.
Badan jalan yang hanya terdiri dari timbunan
tanah tersebut berubah menjadi kubangan lumpur berukuran besar dengan
kedalaman 30 hingga 50 sentimeter (cm). Kondisi itu mengakibatkan banyak
kendaraan terjebak dalam kubangan lumpur, sehingga menimbulkan antrean
panjang.
Suwasto mengaku telah mengantre sejak pagi dan baru bisa
melanjutkan perjalanan pada sore hari. Kerusakan jalan terparah terjadi
di dekat jembatan Sungai Lenggana, terutama yang menuju dan dari arah
Pelabuhan Multipurpose Bagendang.
"Hingga sekarang arus lalu
lintas belum lancar, karena masih ada kendaraan yang terjebak di dalam
kubangan lumpur. Kondisi tersebut diperparah oleh terbatasnya alat berat
untuk membantu kendaraan yang terjebak," ujarnya.
Meski jalan
telah rusak parah, tidak terlihat upaya pemerintah daerah untuk
melakukan perbaikan ruas jalan tersebut. Kerusakan ruas jalan
Sampit-Pelabuhan Bagendang-Samuda sebetulnya sudah lama terjadi,
terutama saat terjadi guyuran hujan.
Polres Amankan Puluhan Kendaraan Pelansir
Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim),
Kalimantan Tengah, mengamankan puluhan kendaraan yang diduga
dipergunakan untuk melansir bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Kendaraan
roda dua dan empat tersebut kami amankan di sejumlah Stasiun Pengisian
Bahan Bakar Umum (SPBU) karena diduga dipergunakan untuk melansir BBM
subsidi," kata Kepala Kepolisian Resor (Polres) Kotim, AKBP Andhi
Triastanto Sampit, Selasa (7/2/2012).
Penertiban pelansir BBM
subsidi di seluruh SPBU tersebut dilakukan menyusul banyak keluhan
masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM subsidi.
Dalam
penertiban itu polisi berhasil mengamankan sebanyak enam kendaraan roda
dua, 10 kendaraan roda empat, tujuh kendaraan roda enam dan ratusan
jeriken kosong yang akan dipergunakan untuk melansir BBM subsidi.
Untuk kendaraan akan langsung ditilang sedangkan jeriken akan disita sebagai barang bukti.
Menurut Andhi, penertiban terhadap pelansir BBM subsidi premium dan solar akan terus dilakukan hingga kondisi kembali normal.
Keberadaan pelansir selama ini sangat mengganggu ketertiban dan meresahkan masyarakat serta memicu kelangkaan BBM subsidi.
"Dengan
adanya penertiban pelansir itu kami harap dapat menimbulkan efek jera
terhadap pelaku dan pendistribusian BBM subsidi dapat tepat sasaran,"
katanya.
Sementara salah seorang sopir truk angkutan Amin sangat
mendukung tindakan Polres Kotim dengan melakukan penertiban terhadap
pelansir.
"Selama ini kami sering tidak kebagian BBM subsidi
akibat ulah pelansir karena mereka bekerja sama dengan pihak pengelola
SPBU, dengan adanya penertiban itu kami harap BBM subsidi dapat kembali
mudah didapatkan," katanya.
Rotan Kotim Bukan Hasil Hutan Ikutan
Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah
menyatakan produksi rotan di daerah tersebut bukan hasil hutan ikutan,
melainkan murni hasil budidaya petani.
"Selama ini persepsi
pemerintah pusat, yakni Kementerian Kehutanan dan Kementerian
Perdagangan sangat salah kaprah yang menilai produksi rotan di Kotim
merupakan hasil hutan ikutan," kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim, Ary
Dewar di Sampit, Selasa.
Akibat kesalahan persepsi tersebut
sekarang ekspor rotan mentah dan setengah jadi dihentikan sementara dan
kebijakan tersebut sangat merugikan petani, pekerja dan pengumpul rotan
di Kotim.
Terbitnya aturan penghentian sementara ekspor
rotan karena adanya rekomendasi Menteri Kehutanan (Menhut) RI ke Menteri
Perdagangan (Mendag) RI yang menyatakan produksi rotan di Kotim adalah
hasil hutan ikutan.
Masyarakat Kotim yang menggantungkan
hidupnya pada hasil rotan seperti petani, pekerja dan pengumpul rotan
meminta kepada Menhut dan Mendag RI untuk meninjau kembali kebijakan
penghentian sementara ekspor rotan tersebut.
Menurut Ary,
penghentian sementara ekspor rotan tidak berdasarkan fakta lapangan,
untuk itu Menhut dan Mendag RI agar secepatnya turun ke lapangan untuk
melihat langsung kegiatan petani rotan di Kotim yang sebenarnya.
Anggapan
Menhut RI rotan di Kotim adalah hasil hutan ikutan dan mengancam
kelestarian hutan di Kalimantan Tengah (Kalteng) sangat tidak masuk akal
dan data yang mereka miliki hanya atas dasar di atas kertas bukan
berdasarkan data di lapangan.
Ia mengataan, justru
keberadaan petani rotan di Kotim menjaga kelestarian hutan, sebab
tanaman rotan tidak akan tumbuh dan bisa memanjang jika tidak ada
tegakan kayu, dan secara tidak langsung petani rotan sangat menjaga
hutan.
Seharusnya Menhut memberikan perlindungan dan
dukungan kepada petani rotan Kalteng, khususnya di Kotim. Tanpa adanya
petani rotan mungkin tidak ada lagi hutan dan tegakan kayu di Kotim.
Kebijakan
penghentian sementara ekspor rotan membuka peluang terjadinya
penyelundupan rotan ke luar negeri dan hal tersebut berpotensi merugikan
negara.
Dampak dari penghentian sementara ekspor rotan
mentah dan setengah jadi sekarang harga rotan di Kotim turun dari
Rp3.500 per kilogram menjadi Rp2.000 per kilogram, kondisi tersebut
mengancam perekonomian ribuan petani, pekerja dan pengumpul rotan di
Kotim.
"Apabila pemerintah pusat masih menghendaki hutan di
Kotim tetap utuh maka harga rotan harus dijamin tetap stabil dan apabila
tidak maka hutan akan beralih fungsi menjadi perkebunan kelapa sawit,"
terangnya.
Hal ini dlakukan demi kelangsungan hidup masyarakat banyak yang selama ini menggantungkan hidupnya dari tanaman rotan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar